Jakarta, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Dit. PMPK), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkomitmen dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Kegiatan Workshop Penyusunan Matriks Peran Hasil dan Program Kerja RBI bertujuan untuk menyusun matriks peran hasil yang digunakan dalam menentukan rencana sasaran kinerja pegawai serta menyusun program kerja pada 6 (enam) area perubahan. Enam area perubahan yang dimaksud yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh semua anggota tim RBI yang sudah dibentuk pada tahun 2024, perwakilan dari 5 tim kerja, serta staf subbag Tata Usaha Direktorat PMPK. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kasubbag TU, Rahmat Taufiq Pasaribu,S.E.,M.M. Narasumber yang hadir pada kegiatan ini terdiri dari dua orang. Narasumber pertama berasal Menpan RB, seorang Analis Anggaran Muda (Sub Koordinator) Perencanaan Kinerja dan Anggaran (Firmansyah, S.S.T,) . Materi yang disampaikan terkait pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM. Selain itu, beliau memberikan tips dan trik bagaimana pengusulan dan evaluasi ZI WBK dan memberikan petunjuk bahwa hal pertama yang dilakukan oleh auditor pada saat menilai kelayakan usulan ZI-WBK adalah pengawasan. Unsur-unsur yang sering ditanyakan pada saat penilaian antara lain:
Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
Apakah ada penyalahgunaan wewenang
Whistle Blowing System (WBS)
Pengelolaan Gratifikasi
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Narasumber kedua yaitu Ketua Tim ZI-WBK yang berasal dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (BPMP DKI Jakarta) yaitu Ibu Sri Rakhmawati. Materi yang disampaikan terkait strategi pembangunan ZI-WBK di BPMP DKI Jakarta. Narasumber menyampaikan bahwa dalam membangun ZI-WBK hal yang terpenting bukanlah pemenuhan dokumen berdasarkan lembar kerja evaluasi (LKE) ZI-WBK, namun KOMITMEN PIMPINAN serta dukungan dari semua pegawai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ZI-WBK. Pemenuhan dokumen akan secara otomatis terselesaikan apabila semua pihak sudah memahami tugas dan fungsinya di dalam organisasi dan bersedia menjalankannya dengan sukarela.
Pembangunan ZI-WBK merupakan salah satu bentuk dari Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dimana Kemendikbudristek dalam hal ini sangat responsif dalam menjawab tantangan yang diberikan oleh Kementerian PAN RB. Penyederhanaan birokrasi, proses bisnis, dan transformasi digital sistem pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah dilakukan Kemendikbudristek sejak tahun 2020. Membangun ZI-WBK memang bukan seperti membangun gedung atau rumah, yang hanya membutuhkan waktu sebentar. Akan tetapi dibutuhkan proses yang panjang serta kerja keras dari semua pihak. Membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi, artinya mengubah mindset dan budaya secara bersama-sama bergerak menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
Dalam semangat mewujudkan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM), Direktorat PMPK, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada tahun 2024 ini berencana akan diusulkan menjadi wilayah dengan predikat Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Menurut Kepala Subbag Tata Usaha Direktorat PMPK, Rahmat Taufiq Pasaribu, S.E.,M.M., hal ini mudah-mudahan dapat segera dilakukan mengingat pencanangan ZI-WBK di Direktorat PMPK sudah dilaksanakan pada akhir Desember 2022 lalu.
Artikel ini ditulis oleh: Tri Mithya
Data dukung:
https://drive.google.com/drive/folders/1slW0NQaCAsVNyljTP6N0tCoqd6dDVZPH
