• 15 Februari 2021
• 45

Ini sangat penting dilakukan, sehingga perkembangan peserta didik setiap semester dapat diikuti. 

• 08 Februari 2021
• 81

Pegiat literasi jangan sekadar menyediakan layanan bacaan di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau lembaga sejenis.

• 05 Februari 2021
• 91

Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

• 03 Februari 2021
• 31

Kemendikbud tidak bisa menjalankan Program Sekolah Penggerak sendiri. Komitmen Pemerintah Daerah juga sangat dibutuhkan.

• 02 Februari 2021
• 52

Mendikbud mengatakan, Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia.

• 27 Januari 2021
• 1495

Konsekuensi diundurnya pelaksanaan Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan adalah tidak bisa diikuti oleh  kelas akhir tahun ajaran 2020-2021.

• 27 Januari 2021
• 35

AN bukan untuk menambah beban siswa dan bukan sebagai salah satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

• 25 Januari 2021
• 51

Sebenarnya, orang tuli dari lahir dapat disembuhkan dengan menggunakan alat bantu dengar.

• 23 Januari 2021
• 56

Mendikbud menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat ini adalah berdasarkan permintaan daerah.

• 21 Januari 2021
• 87

Pada awal tahun 2021 rentenan bencana alam terjadi, diantaranya gempa berkekuatan besar yang mengguncang Provinsi Sulawesi Barat.

• 18 Januari 2021
• 80

Penyelenggaraan program SPAB diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019.

• 17 Januari 2021
• 64

Sampai dengan 2019 ada 27 ribu lebih satuan pendidikan yang telah melaksanakan SPAB di Indonesia.

• 05 Januari 2021
• 162

Kemendikbud mendukung Visi dan Misi Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

• 04 Januari 2021
• 98

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) menyatukan pendidikan formal, informal, dan nonformal.

• 01 Januari 2021
• 48

Pada 2019, Presiden Jokowi telah menandatangani sejumlah PP, di antaranya PP tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.