PMPK, Jakarta – SDG’s  goal  4.6  menyatakan  bahwa  “Memastikan  bahwa  semua  pemuda  dan sebagian  besar  orang  dewasa  (secara  proporsional)  baik  pria  maupun  wanita mencapai kemampuan baca tulis dan berhitung pada tahun 2030”. Target tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2030 semua negara termasuk Indonesia harus berkomitmen untuk menurunkan angka buta aksara sampai mendekati 0%.

Permasalahan yang masih tampak dalam pengembangan literasi masyarakat antara lain:

1) Masih  rendahnya  indeks   aktivitas  literasi  membaca  (alibaca)  yang   baru mencapai angka 0,001;

2) Skor PISA anak remaja Indonesia (usia 15 tahun) berada di urutan ke 73 dari 79 negara anggota UNESCO  dengan nilai literasi membaca adalah 371;

3) Belum adanya indikator literasi dan indeks literasi tingkat kabupaten/kota sehingga  menyulitkan  dalam  menentukan  prioritas  pengembangan literasi masyarakat di daerah (peta jalan).

Sedangkan potensi pengembangan pendidikan keaksaraan dan budaya baca selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1) Adanya Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB&PBA), Permendikbud Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar, dan Permendikbud Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Keaksaraan Lanjutan;

2) Adanya keberpihakan Dewan Perwakilan Rakyat melalui dukungan APBN untuk  pemberantasan buta aksara dan pengembangan literasi masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19;

3) Partisipasi Daerah (APBD) dalam percepatan pemberantasan buta aksara dan pengembangan literasi masyarakat;

4) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha (BUMN) dalam peningkatan keberaksaraan dan literasi remaja dan orang dewasa;

5) Semakin berkembangnya organisasi mitra yang bergerak dalam penuntasan buta aksara dan  pengembangan literasi masyarakat antara lain Forum TBM, Forum Tutor Pendidikan  Keaksaraan,  Forum PKBM, dan Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan, termasuk organisasi   masyarakat dan organisasi keagamaan;

6) Adanya Satuan Pendidikan NonFormal milik Pemerintah antara lain SKB dan PKBM Negeri.

7) Adanya sistem pendataan penduduk buta aksara dan perencanaan penganggaran yang bersumber dari APBN (BOP keaksaraan) melalui aplikasi “Dapodik” dan “Siboapsara”;

8) Adanya Jurnal AKRAB sebagai media komunikasi massa dalam rangka pengembangan keaksaraan dan budaya baca.