PMPK, Jakarta – Pendidikan  masyarakat  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  pendidikan kesetaraan  dan pendidikan  keaksaraan.

SDG’s  goal  4.6  menyatakan  bahwa  “Memastikan  bahwa  semua  pemuda  dan sebagian  besar  orang  dewasa  (secara  proporsional)  baik  pria  maupun  wanita mencapai kemampuan baca tulis dan berhitung pada tahun 2030”. Target tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2030 semua negara termasuk Indonesia harus berkomitmen untuk menurunkan angka buta aksara sampai mendekati 0%.

Persentase buta aksara Indonesia usia 15–59 pada tahun 2015–2019 adalah 1,78% sebanyak  3.076.377 orang.  Dengan demikian masih ada tugas berat dalam  Renstra  2020-2024  untuk  menurunkan  buta  aksara  (usia15-59  tahun) menjadi kurang dari 1% dan selanjutnya menjadi kurang dari 0,5% selama periode Renstra 2025-2029.

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Samto pada siniar (podcast) bertema “Mengenal Fungsi dan Peran PMPK” menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada mereka yang masih buta huruf. Ada pun siniar lengkap dengan narasumber Samto dapat disimak di akun YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen.

“3 juta orang ini perlu kita layani. Justru orang yang paling memerlukan bantuan kita, memerlukan penanganan kita, adalah mereka yang buta huruf, karena tidak bisa mengakses informasi,” kata Samto.

Untuk mereka yang buta huruf murni, pendekatan melalui pendidikan keaksaraan dasar (KD)  ditempuh. Pendidikan keaksaraan dasar (KD) merupakan program penuntasan pemberantasan buta aksara dalam mewujudkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Gerakan  Nasional  Percepatan  Pemberantasan  Buta Aksara dan Wajib Belajar 9 Tahun. 

Pendidikan keaksaraan dasar artinya kita belajarkan baca, tulis, dan hitung mulai dari awal. Di Indonesia sebenarnya ciri khasnya untuk pendidikan orang-orang buta huruf itu ada di timur Indonesia, kemudian di pedesaan, daerah-daerah 3T, kemudian perempuan,” jelas Direktur PMPK.

Dari angka 3 juta penduduk Indonesia yang masih buta huruf, 60%-nya adalah perempuan.

“Menurut saya kalau kita itu lomba estafet, itu akan ditentukan selesainya itu, kalau pelari yang terakhir sampai di finis. Sama juga pendidikan kita dianggap selesai, kalau yang buta huruf ini sudah tidak buta huruf lagi,” ucap Direktur PMPK Samto.