PMPK - Pemerintah melalui Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya hadir mencerdasakan kehidupan bangsa. Salah satu upaya yang selalu diikhtiarkan adalah bagaimana seluruh anak bangsa memiliki kemampuan membaca.


Maka itu, upaya untuk memberantas buta aksara di Indonesia terus dilakukan. Dan ini menjadi proses yang belum selasai.


Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas buta aksara di Indonesia perlahan tapi pasti telah menunjukan hasil, dengan terus berkurangnya jumlah buta aksara yang sangat signifikan. Saat ini pada tahun 2020 jumlah buta aksara di Indonesia tersisa 1,7 persen atau 3,2 juta  dari penduduk Indonesia.


“Perjuangan memberantas buta aksara di Indonesia belum tuntas. Setelah kita berjuang selama 14 tahun dari tahun 2006 sampai 2020 jumlah buta aksara sekarang tersisa 1,7 persen atau 3,2 juta penduduk Indonesia,” ujar Cecep Suryana, Koordinator Fungsi Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, Kamis (6/08).  


Menurut Cecep meskipun angkanya sangat kecil, tapi perjuangan untuk memberantas buta aksara di Indonesia tidaklah mudah. Membutuhkan upaya  yang ekstra dan penuh kesabaran. Sebab mereka tinggal di daerah-daerah terpencil.


“Angkanya sudah sangat kecil. Tetapi, justru mereka ini berada daerah terpencil dan khusus, sulit dijangkau, mayoritas perempuan, dan berusia lanjut usia.  Misalnya masyarakat di  Suku Badui, Suku Anak Dalam, Suku Kajang di NTB , dan  masih banyak ada terpencil lainnya,” jelasnya.


Selain fokus di daerah terpencil dan khusus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah juga fokus di 6 provinsi masih gemuk buta aksara  yakni Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.


Tantangan klasik dalam upaya memberantas buta aksara di Indonesia adalah pada anggaran yang masih terbatas. Maka itu, menurut Cecep upaya ini akan berat jika hanya di pikul oleh Pemerintah Pusat. Maka itu, dengan bergotong royong dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan dibantu oleh  para penggiat literasi yang rata-rata mereka adalah relawan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.


“Tantangan utamanya sebenarnya klasik yaitu anggaran. Maka itu, kita melibatkan pemerintah daerah setempat dan melibatkan penggiat literasi yang rata –rata adalah relawan,” ujarnya.


Lebih lanjut Cecep mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya membuat masyarakat yang awal tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Namun, pemerintah terus melakukan kegiatan literasi kepada mereka sehingga keaksaraan mereka terus berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.


Maka itu, Kemendikbud tidak hanya melakukan program keaksaraan dasar. Yang sudah melek keaksaraan dasar ini dilanjutkan pada keaksaraan lanjutan seperti multikeaksaraan dan keaksaraan usaha mandiri (KUM).


“Setelah mereka melek huruf, agar tidak menjadi  buta huruf lagi, mereka berlanjut ke keaksaraan lanjutan dan KUM,” ujar Cecep.