PMPK - Setiap anak bangsa memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Maka itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan pilihan-pilihan, yakni melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal yaitu melalui pendidikan kesetaraan.


Sehingga tidak ada alasan lagi bagi anak Indonesia tidak bersekolah. Jika tidak bisa menempuh pendidikan melalui jalur pendidikan formal karena alasan-alasan tertentu, pendidikan kesetaraan dapat menjadi alternatif bagi anak bangsa untuk menuntut ilmu.


Di pendidikan kesetaraan sendiri  menyiapkan tiga jenjang pendidikan, yakni paket A untuk jenjang SD, paket B untuk jenjang SMP dan paket C untuk jenjang SMA.


Koordinator Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Subi Sudarto  mengatakan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) sekitar 1,4 juta siswa.


“Berdasarkan data Dapodik untuk saat ini jumlah peserta didik di pendidikan kesetaraan kurang lebihnya sekitar 1,4 juta orang. Yakni untuk paket A, paket B dan paket C. Dan jumlah yang dominan di peserta didik paket C,” ujar Subi di Jakarta, Kamis (6/8).


Subi mengatakan jumlah tersebut terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok anak tidak sekolah tapi masih usia sekolah yaitu usia 7 sampai 21 tahun. Dan kelompok usia dewasa di atas usia 21 tahun.  


Subi mengatakan, meskipun mereka menempuh pendidikan melalui pendidikan kesataraan perlakukan yang diberikan oleh  pemerintah sama. Bagi peserta didik yang tidak mampu, seperti di sekolah formal, mereka juga mendapat beasiswa dari pemerintah pusat yakni melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Beasiswa tersebut juga diberikan di semua jenjang dari sekolah dasar (SD) hingga SMA. Bantuan yang diberikan berbeda-beda sesuai jenjang yang sedang ditempuh.


“Peserta didik yang usia 6 sampai 21 tahun memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar. Untuk paket A Rp.450 ribu / tahun, paket B Rp750 ribu / tahun dan paket C Rp 1 juta / tahun,” jelasnya.


Tidak hanya Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah berdasarkan PP no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM ) wajib menganggarkan untuk pendidikan kesetaraan di daerahnya yakni untuk peserta didik  yang berusia 7  sampai 18 tahun. “Untuk peserta diatas usia 21 tahun sedang diupayakan untuk mendapatkan beasiswa juga. Semoga kedepan ada anggaran bagi mereka,” imbuhnya.


Lebih lanjut Subi mengatakan, pendidikan kesetaraan memiliki posisi yang setara dengan  sama dengan pendidikan formal. Dia menjelaskan yang dimaksud setara yakni dari sisi Surat Keterangan Lulus (SKL) dan standard isinya sama-sama mengacu pada Permendikbud.  


Dia menjelaskan yang membedakan antara sekolah formal dan pendidikan kesataraan atau non formal adalah pada implementasi Kurikulum 2013. Pendidikan Kesetaraan lebih pada kontekstualisasi dan fungsionalisasinya.


“Artinya Kurikulum 2013 pada pendidikan kesataraan itu mengacu pada kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik, lebih pada keunggulannya untuk keterampilan dan pemberdayaan. Inilah yang menjadi ciri khas dan keunggulan di pendidikan kesetaraan,” ujarnya.
Dia menjelaskan pada pendidikan kesetaraan ini lebih ditekankan peserta didik lebih mandiri dan fleksibel dibanding sekolah formal. Yang dimaksud mandiri dan fleksibel antara peserta didik dan tutor/ guru membuat kesepakatan dalam proses pembelajaran.


Hal ini dilakukan karena kondisi peserta didik di pendidikan kesetaraan sangat berbeda dengan peserta didik yang ada di sekolah formal. Bisa jadi karena kondisi geografi atau sosiologisnya.


“Saat banyak peserta didik yang bekerja, proses belajar itu ditentukan oleh peserta didik dan tutornya yakni dengan membuat kontrak belajarnya. Kapan waktu belajarnya, bisa diatur apakah pagi, sore atau malam, atau setelag mereka bekarja,” jelasnya.


Subi menegaskan meskipun proses pembelajaran berlangsung fleksibel bukan berarti ini berjalan bebas, ada koridor yang ditentukan, yakni dengan tetap memperhatikan mutu dalam pelaksanaan proses pembelajaran.