PMPK, Jakarta – Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berdampak pada penetapan berbagai kelembagaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat di daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka banyak lembaga dan program yang dikembangkan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehingga sangat bervariasi.

Di samping itu pula regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan masyarakat sampai saat ini baru dalam proses pengajuan. Maka sangatlah wajar apabila pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dalam menyusun tugas, fungsi dan rincian tugas penyelenggaraan pendidikan masyarakat sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Selain itu dalam praktiknya, persepsi masing-masing kepala daerah beraneka ragam tergantung kepada seberapa luas pemahaman dan pola kebijakan penanggung jawab pendidikan memahami filosofi dan konsep pembelajaran oleh lembaga yang harus memberikan layanan, dalam hal ini layanan pendidikan di luar jalur persekolahan.

Terkait pendidikan keaksaraan, dalam upaya penuntasan buta aksara dan pengembangan literasi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah mendukung kebijakan penuntasan buta aksara melalui APBD dan regulasi daerah yang mendukung penuntasan buta aksara dan pengembangan  literasi masyarakat. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah pusat dalam menstimulasi program layanan BOP keaksaraan dan dana bantuan Gerakan Indonesia membaca, maka diharapkan ada sharing dana dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan penuntasan buta aksara dan keberlanjutan gerakan literasi masyarakat di daerahnya. 

Untuk tantangan ke depan,  bagaimana terwujud kesepatakan bersama antar Kementerian seperti Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kemendes, untuk dapat bekerja sama dalam  penuntasan buta aksara, melalui pemanfaatan sebagian dana APBD maupun dana desa untuk  layanan program pendidikan keaksaraan dan pengembangan literasi masyararakat.