PMPK, Jakarta – Persentase buta aksara Indonesia usia 15–59 pada tahun 2015–2019 adalah 1,78% sebanyak  3.076.377 orang.  Dengan demikian masih ada tugas berat dalam  Renstra  2020-2024 untuk menurunkan buta aksara (usia 15-59 tahun) menjadi kurang dari 1% dan selanjutnya menjadi kurang dari 0,5% selama periode Renstra 2025-2029.

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Samto pada siniar (podcast) bertema “Mengenal Fungsi dan Peran PMPK” menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada mereka yang masih buta huruf. Ada pun siniar lengkap dengan narasumber Samto dapat disimak di akun YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen.

“3 juta orang ini perlu kita layani. Justru orang yang paling memerlukan bantuan kita, memerlukan penanganan kita, adalah mereka yang buta huruf, karena tidak bisa mengakses informasi,” kata Samto.

Untuk mereka yang buta huruf murni, pendekatan melalui pendidikan keaksaraan dasar (KD)  ditempuh. Pendidikan keaksaraan dasar (KD) merupakan program penuntasan pemberantasan buta aksara dalam mewujudkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Gerakan  Nasional  Percepatan  Pemberantasan  Buta Aksara dan Wajib Belajar 9 Tahun. 

“Pendidikan keaksaraan dasar artinya kita belajarkan baca, tulis, dan hitung mulai dari awal. Di Indonesia sebenarnya ciri khasnya untuk pendidikan orang-orang buta huruf itu ada di timur Indonesia, kemudian di pedesaan, daerah-daerah 3T, kemudian perempuan,” jelas Direktur PMPK.

Adapun menurut Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Tahun 2020-2024, kebijakan pendidikan keaksaraan difokuskan pada hal yang meliputi:

1) Penanganan buta aksara difokuskan pada daerah yang masih tinggi buta aksaranya yaitu yang di atas 4% dan yang pembulatan menjadi 4%, dengan pendekatan peta sampai kecamatan.

2) Program keaksaraan dilakukan dengan top down, karena basis data sudah ada.

3) Pelibatan  pemerintah  daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penuntasan buta aksara

4) Mengoptimalkan pendekatan fungsional dalam pembelajaran keaksaraan.

5) Memperhitungkan perbedaan harga satuan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) pada daerah-daerah sulit sehingga kebutuhan pembelajaran masyarakat dapat terpenuhi.